"Karena prosesnya kan tidak simple. Harus diruntut dulu, sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak digunakan berapa, kemudian setelah diadministrasikan akan disetorkan ke kas negara," ujar dia.

Menurut Hasyim, secara faktual, seharusnya tak ada lagi beda angka pada laporan keuangan KPU. Seluruh dana sisa pada anggaran tahun lalu sudah dikembalikan kepada pemerintah. 

Hal ini juga yang menjadi pertanyaan bagi KPU tentang alasan BPK tetap memasukkan temuan tersebut dalam laporannya. 

"Tanya ke BPK, jangan tanya ke saya," kata Hasyim.

Daftar permasalahan belanja perjalanan dinas 2023 versi BPK

Belanja barang belum ada bukti pertanggungjawaban 

Bapanas Rp5,03 miliar

BNPT Rp211,8 juta 

BP2MI Rp7,4 miliar

Perjalanan dinas fiktif  

Kemendagri Rp2,48 juta

BRIN Rp6,82 juta

Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran

KPU Rp10,57 miliar

BRIN Rp1,5 miliar

Kemenkum-HAM Rp1,3 miliar 

Permasalahan penyimpangan perjalanan dinas lainnya 

Kementerian PUPR Rp1,14 miliar

Kementerian PANRB Rp792,17 juta

Kementerian Pertanian sebesar Rp571,73 juta

(mfd/frg)