Bloomberg Technoz, Jakarta - Tim peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyampaikan pandangan mengenai pro dan kontra terkait implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di tengah penolakan dari berbagai pihak, baik individu pekerja maupun pelaku usaha. 

Hal ini disampaikan mereka dalam laporan khusus berjudul Ribut Soal Tapera: Kebijakan Harga Mati untuk Turunkan Angka Kekurangan Perumahan Nasional? 

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk segera memberlakukan iuran wajib kepesertaan program Tapera, yang mana hal ini justru menciptakan polemik baru di kalangan masyarakat. Terlebih, dengan diberlakukannya PP Nomor 21/2024 tentang Tapera. 

Program ini diinisiasi dengan tujuan mengurangi backlog perumahan, terutama untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah (MBR), sembari di sisi lain mendukung target zero backlog perumahan pada tahun 2045. 

"Yang menjadi tantangan ke depan yaitu apakah program ini benar-benar menjadi solusi efektif dalam mengatasi defisit perumahan dan seberapa cepat pemerintah dapat mengatasi masalah tersebut," tulis Tim Peneliti LPEM FEB UI yang terdiri dari Yusuf Sofiyandi Simbolon, Yusuf Reza Kurniawan, Nauli A Desdiani, dan Firli W Wahyuputri, dikutip Sabtu (8/6/2024).