Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa kebijakan pemberian kewenangan organisasi kemasyarakatan (ormas) agama untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) mengandung motif politik. 

Dalam kaitan itu, Bahlil mengatakan, pemerintah tidak hanya memberikan kewenangan pengelolaan WIUPK kepada salah satu ormas agama tertentu. Sehingga Bahlil membantah pemberian kewenangan WIUPK karena adanya utang politik.  

"[Pemilu] kan sudah selesai ya, tidak ada utang politik. Nahdlatul Ulama [NU] jangankan politik, negara saja diserahkan nyawa untuk membela negara," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (7/6/2024). 

 Selain itu, Bahlil mengatakan, seluruh ormas agama juga belum tentu mendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

 "Kalau hanya karena persoalan politik, kita kan cuma kasih NU, tetapi ini kan kita mau kasih semua toh? Logikanya, memang semua itu dukung Prabowo? Tidak semua kan? jadi kami memberikan tidak melihat urusan politik."