“[Penambahan smelter di Papua] ya bagian dari [syarat perpanjangan IUPK], saham tidak keluar uang dan hilirisasi,” ujarnya.
Namun, Arifin tidak menjelaskan dengan pasti perihal apakah proses divestasi saham atau perpanjangan IUPK bisa tuntas tahun ini. “Ya kita lihat.”
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada hari yang sama dalam kesempatan yang berbeda juga mengungkapkan proses negosiasi perpanjangan IUPK PTFI hingga 2051 sudah mencapai hampir 98%.
Sejalan dengan hal itu, lanjut Bahlil, poin-poin yang telah disepakati sebagai persyaratan IUPK adalah divestasi saham PTFI sebesar 10% menjadi 61% ke pemerintah melalui MIND ID.
Selain itu, kedua belah pihak juga sudah menyetujui adanya pembangunan smelter baru di Papua, meski Bahlil tidak menjelaskan apakah daerah yang dimaksud merupakan Fakfak atau Timika.
Bahlil mengatakan, tim negosiasi pemerintah dengan PTFI terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
"Kebetulan saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport dan sudah hampir 98% poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu di antaranya adalah saham penambahan [saham] 10% kemudian membangun smelter di Papua," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (7/6/2024).
Setala dengan Arifin, Bahlil juga mengatakan harga 10% tambahan saham yang didivestasikan Freeport ke MIND ID bakal lebih murah dibandingkan dengan divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) beberapa waktu lalu.
Sekadar catatan, divestasi 14% saham Vale Indonesia ke MIND ID dipatok dengan harga Rp3.050/saham.
"Ini sebenarnya harganya [saham Freeport yang didivestasikan] sangat kecil. [Sebanyak] 10% divestasi itu sebenarnya angkanya sekecil-kecilnya. Jauh lah, Vale mah [pemerintah] beli [sahamnya]. Kita paksakan [divestasi saham Freeport] untuk tidak beli ini sebenarnya," kata Bahlil.
(dov/wdh)
