Selanjutnya, kedua pihak juga setuju untuk melibatkan pengusaha-pengusaha daerah Papua. "Jangan pengusaha Freeport ini dari gunting kuku sampai gunting rambut semua pengusahanya dari Jakarta. Kita ingin orang Papua harus juga mengambil bagian yang produktif dalam rangka kelanjutan dari pada perpanjangan PTFI."
Harga Saham
Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga mengatakan harga 10% tambahan saham yang didivestasikan Freeport ke MIND ID bakal lebih murah dibandingkan dengan divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) beberapa waktu lalu.
Sekadar catatan, divestasi 14% saham Vale Indonesia ke MIND ID dipatok dengan harga Rp3.050/saham.
"Ini sebenarnya harganya [saham Freeport yang didivestasikan] sangat kecil. [Sebanyak] 10% divestasi itu sebenarnya angkanya sekecil-kecilnya. Jauh lah, Vale mah [pemerintah] beli [sahamnya]. Kita paksakan [divestasi saham Freeport] untuk tidak beli ini sebenarnya," kata Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sinyal penambahan kepemilikan saham Freeport sebesar 10% menjadi 61% oleh pemerintah akan dirampungkan pada Juni 2024.
Jokowi menggarisbawahi pengambilalihan saham PTFI, dari semula hanya 9% hingga menjadi 51% saat ini, memakan waktu selama 3,5 tahun.
“Kita bekerja diam-diam, tidak ada yang tahu, tahu-tahu kita ambil alih, dan sebentar lagi, insyallah dalam bulan-bulan depan ini kita akan tambah lagi 10% jadi 61%,” ujar Jokowi dalam agenda Inagurasi Menuju Ansor Masa Depan, Senin (27/5/2024).
Jokowi memproyeksikan 70% hingga 80% keuntungan PTFI bakal masuk ke kas negara bila Indonesia pada akhirnya berhasil menggenggam jatah saham sebesar 61%.
Adapun, keuntungan yang masuk ke kas negara berasal dari royalti, pajak penghasilan (PPh) badan dan karyawan hingga bea ekspor.
“Kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport 70% hingga 80% itu akan masuk ke kas negara. Semuanya kalau dikumpulkan akan berada dalam jumlah yang besar,” ujar Jokowi.
Dapat Peringatan
Jokowi juga menggarisbawahi pengambilalihan PTFI menjadi milik negara dilakukan melalui skema bisnis dan tidak menggunakan kekuatan (power) dari Indonesia.
Saat itu, Jokowi mengaku mendapatkan peringatan dari banyak pihak mengenai potensi munculnya gejolak di Papua hingga di Indonesia imbas pengambilalihan tersebut.
“Saya banyak ditakuti saat itu waktu proses pengambilalihan, tetapi pengambilalihan itu tidak dengan kekuatan power negara kok, dengan cara-cara bisnis,” ujarnya.
Adapun, pengambilalihan yang dilakukan secara bisnis tentu memerlukan uang. Dalam kaitan itu, Indonesia melakukan pinjaman dari Amerika Serikat (AS) lalu dibayarkan ke PTFI. Namun, Jokowi memastikan bahwa pinjaman tersebut bakal segera lunas pada tahun ini.
“Uangnya ngambil dari AS, bayar ke Freeport, dalam 4 tahun pasti akan sudah lunas insyallah tahun ini sudah lunas. Harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli, karena harga tembaga dunia sekarang ini naik begitu sangat drastis. Artinya kita untung dan untung,” ujar Jokowi.
(wdh)
