Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2051 sudah mencapai hampir 98%. 

Sejalan dengan hal itu, lanjut Bahlil, poin-poin yang telah disepakati sebagai persyaratan IUPK adalah divestasi saham PTFI sebesar 10% menjadi 61% ke pemerintah melalui induk holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Selain itu, kedua belah pihak juga sudah menyetujui adanya pembangunan smelter baru di Papua, meski Bahlil tidak menjelaskan apakah daerah yang dimaksud merupakan Fakfak atau Timika.

Bahlil mengatakan, tim negosiasi pemerintah dengan PTFI terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

"Kebetulan saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport dan sudah hampir 98% poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu di antaranya adalah saham penambahan [saham] 10% kemudian membangun smelter di Papua," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (7/6/2024).