Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Islam, Nahdlatul Ulama, bakal memperoleh kewenangan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) pada pekan depan.

Bahlil mengatakan, badan usaha milik NU, yang tengah berproses, bakal mengelola WIUPK yang merupakan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC); anak perusahaan  PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Grup Bakrie.

Namun, Bahlil tidak menjelaskan dengan lengkap perihal cadangan yang bakal dikelola oleh badan usaha NU tersebut.

"Minggu besok sudah selesai ya urusannya. Insyallah [pekan depan], doain ya. Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC, berapa cadangannya? Nanti tanya begitu kita sudah kasih, baru tanyain mereka aja," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (7/6/2024). 

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot mengatakan NU telah mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Kalimantan Timur.