Bloomberg Technoz, Jakarta - Aktor George Clooney menghubungi Gedung Putih untuk mengeluhkan pernyataan Presiden Joe Biden yang mengkritik tindakan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap PM Israel, Benjamin Netanyahu.
Menurut sumber yang diungkap Washington Post, George Clooney kecewa dengan sikap awal pemerintahan yang terbuka untuk memberlakukan sanksi terhadap ICC karena istrinya, Amal Clooney mungkin akan dikenai hukuman tersebut.
George diketahui menelpon Steve Ricchetti, penasihat presiden hanya beberapa minggu sebelum dia dijadwalkan tampil pada acara penggalangan dana untuk kampanye pemilihan ulang Biden pada tanggal 15 Juni di Los Angeles.
Kekhawatirannya menyebar di seluruh lingkaran Biden, membuat beberapa pejabat khawatir bahwa aktor terkenal itu akan mundur dari partisipasi dalam acara penggalangan dana besar tersebut, yang juga akan menampilkan mantan presiden Barack Obama, pembawa acara TV larut malam Jimmy Kimmel, dan aktris Julia Roberts.
Tim kampanye Biden membantah khawatir dengan sikap Clooney dan membuatnya keluar dari acara penggalangan dana. Pihak Clooney dan Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal ini.
Clooney telah lama mendukung kandidat dan tujuan Demokrat. Pada tahun 2020, ia menyumbangkan lebih dari US$500,000 untuk kampanye Biden dan menjadi tuan rumah bersama dalam acara penggalangan dana virtual yang mengumpulkan US$7 juta.
Amal Clooney, seorang pengacara hak asasi manusia internasional, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kantor jaksa telah melibatkan dirinya untuk membantu penyelidikan, memintanya untuk meninjau bukti dugaan kejahatan perang dan memberikan analisis hukum.
Pernyataan tersebut, yang diterbitkan oleh Clooney Foundation for Justice, sebuah organisasi hak asasi manusia yang ia dirikan bersama suaminya, mengatakan bahwa temuan hukum tim tersebut "bulat".
“Saya tidak menerima bahwa konflik apa pun harus berada di luar jangkauan hukum, atau bahwa pelaku mana pun harus berada di atas hukum,” tulis Amal Clooney dalam sebuah pernyataan.
“Jadi saya mendukung langkah bersejarah yang diambil Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional untuk membawa keadilan bagi korban kekejaman di Israel dan Palestina.”
Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengecam permohonan jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mendapatkan surat perintah penangkapan bagi para pejabat senior Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan menyebut langkah tersebut "keterlaluan".
"Dan biar saya perjelas: apa pun yang mungkin dimaksudkan oleh jaksa penuntut ini, tidak ada kesetaraan--tidak ada--antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu berdiri bersama Israel melawan ancaman terhadap keamanannya."
Pembantu utamanya, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, juga mengkritik langkah tersebut, dan mempertanyakan yurisdiksi pengadilan serta prosesnya dalam membuat permohonan ini. Ia menambahkan bahwa hal ini dapat membahayakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata.
"Pada dasarnya, keputusan ini tidak membantu, dan dapat membahayakan, upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan para sandera dan meningkatkan bantuan kemanusiaan," ujar Blinken, dilansir Reuters, Selasa (21/5/2024).
(spt)
