Selain itu, Melky mengatakan, terdapat pergeseran tanggung jawab dari tingkat provinsi ke pemerintah pusat –termasuk soal reklamasi– dalam UU No. 3/2020.
Menurut Melky, hal ini bisa menimbulkan risiko bagi pemerintah dalam mengidentifikasi lubang bekas tambang yang kecil, tetapi sebenarnya berbahaya.
"Hal ini terjadi karena pengawasan dari Jakarta kemungkinan harus bergantung pada teknologi satelit yang sayangnya tidak menangkap lubang-lubang kecil yang tergenang," ujarnya
Selain itu, Pasal 99 beleid tersebut hanya disebutkan bahwa pemegang izin tambang harus mengelola daerah bekas tambang, tetapi tidak terdapat ketentuan ihwal mengisi lubang bekas tambang.
Celakanya, kata Melky, lahan bekas tambang justru boleh digunakan untuk keperluan lainnya seperti sumber air, budi daya perikanan, irigasi dan pariwisata. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik.
“Regulasi ini tak hanya menguntungkan korporasi, tetapi sebagai petaka bagi warga dan lingkungan,” ujarnya.
“Jadi, era [Presiden Joko Widodo atau] Jokowi ini memang sangat brutal. Dia melakukan segala cara mengakomodasi kepentingan pebisnis, sementara kerusakan lingkungan dan keselamatan warga diabaikan.”
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan permasalahan signifikan dalam areal bekas tambang karena ditemukan indikasi kerusakan lingkungan.
Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2023, BPK menemukan pemegang perizinan berusaha tidak melakukan pemulihan lingkungan pada areal izin usaha pertambangan (IUP) yang telah habis masa dan/atau dicabut, areal pertambangan tanpa IUP, dan area IUP yang akan habis masa dalam dua tahun.
“Akibatnya, pemerintah berisiko untuk menanggung biaya pemulihan lahan atas kegiatan pertambangan yang ditinggalkan seluas kurang lebih 432,69 ribu hektare [ha],” sebagaimana dikutip melalui laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2023 BPK RI.
(dov/wdh)
