Kendati demikian, Herry menekankan bahwa kewajiban iuran peserta Tapera ini bisa saja mundur dari tenggat 2027, terutama bagi pekerja swasta dan mandiri. "Betul, clear itu iya," jelas Herry.
Iuran bagi ASN
Sementara itu, untuk iuran bagi ASN/PNS dan TNI/Polri, saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih dalam tahap pengerahan data dan verifikasi untuk memastikan kepesertaan pegawai negeri dalam program Tapera.
"Kalau ASN kan sekarang kita sudah pengerahan, terus datanya terus diperbaiki. Misalnya dari 4,2 juta [ASN], yang datanya terverifikasi baru 1.250.000. Nah ini terus kita tambahin ya, fokus di situ aja kan cukup banyak tuh kerjaannya," sambungnya.
Saat ini, kata Herry, Kementerian PUPR juga masih terus menjalankan program utuk membantu masyarakat memiliki rumah, di samping rencana Tapera yakni berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"FLPP, tahun lalu ada 229.000 [unit rumah yang disalurkan], tahun ini agak turun sekitar 167.000, tahun depan ya dengan jumlah yang relatif sama akan terus seperti itu. Penerima manfaat yang tadi FLPP itu sebagian besar ya pegawai swasta kalau kita lihat."
Kemarin di kompleks Parlemen, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengaku tidak mau tergesa-gesa menjalankan program Tapera jika memang negara belum siap.
Basuki yang juga Ketua Komite Badan Pengelola (BP) Tapera itu mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk setuju program Tapera harus diundur.
"Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," ujarnya, Kamis (6/6/2024).
Namun, Basuki kembali mengingatkan bahwa payung hukum Tapera sudah ada sejak delapan tahun lalu melalui Undang-undang No. 4/2016. Saat itu, kata dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar BP Tapera dipupuk dahulu kredibilitasnya, karena ini berkaitan dengan kepercayaan publik.
"Karena ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Untuk saya pribadi, kalau ini memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi selisih bunga," tegas Basuki.
Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi demonstrasi secara meluas, bahkan hingga mengajukan judicial review ke jika pemerintah tidak segera membatalkan PP No. 21/2024 tentang Tapera.
"Bila tidak didengar kita akan melakukan aksi lanjutan yang kedua mungkin minggu depan judicial review terhadap PP No. 21/2024 ke Mahkamah Agung, dan kami juga mempersiapkan 2 minggu ke depan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Tapera," tegas Said di tengah aksi demonstrasi kemarin.
(prc/wdh)
