Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menjelaskan kebijakan Tapera juga berpotensi menurunkan produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp1,21 triliun. Hal ini menunjukkan dampak negatif pada keseluruhan output ekonomi nasional.
Proyeksi ini merupakan hasil simulasi ekonomi dengan perhitungan menggunakan model Input-Output.
"Perhitungan menggunakan model Input-Output menunjukkan surplus keuntungan dunia usaha turut mengalami penurunan sebesar Rp1,03 triliun dan pendapatan pekerja turut terdampak, dengan kontraksi sebesar Rp200 miliar," Kata Huda.
Artinya, lanjut Huda, daya beli masyarakat juga berkurang dan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha.
Dalam hasil risetnya, dia juga mencermati dampak selama kebijakan Tapera berjalan, masalah backlog perumahan juga belum dapat diatasi. Bahkan jika ditarik lebih jauh ke model Taperum, masalah backlog perumahan ini masih belum terselesaikan.
“Alasan backlog sempat alami penurunan lebih disebabkan oleh perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen atau berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah lainnya.” ujar dia.
Dalam hasil riset yang diterbitkan oleh CELIOS, terdapat tujuh rekomendasi untuk perbaikan Tapera antara lain:
- Melakukan perubahan agar tabungan Tapera hanya diperuntukkan untuk ASN, TNI/Polri, sedangkan pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela.
- Mendorong transparansi pengelolaan dana Tapera termasuk asesmen imbal hasil (yield) dari tiap instrumen penempatan dana.
- Memperkuat tata kelola dana Tapera dengan pelibatan aktif KPK, dan BPK.
- meningkatkan daya beli masyarakat agar kenaikan harga rumah bisa di imbangi dengan naiknya pendapatan rata-rata kelas menengah dan bawah.
- Mengendalikan spekulasi tanah yang menjadi dasar kenaikan ekstrem harga hunian.
- menurunkan tingkat suku bunga KPR baik fixed (tetap) maupun floating (mengambang) dengan efisiensi NIM perbankan dan intervensi kebijakan moneter Bank Indonesia.
- memprioritaskan dana APBN untuk perumahan rakyat dibandingkan mega-proyek yang berdampak kecil terhadap ketersediaan hunian seperti proyek IKN.
(lav)
