Bloomberg Technoz, Jakarta - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai kontroversi. Program ini bagi sejumlah pihak juga dinilai hanya merupakan siasat pemerintah untuk menutup kebutuhan belanja tahun ini hingga 2029.

Hal itu diuangkapkan oleh analis Algo Research Alvin Baramuli. Menurutnya, Tapera pada dasarnya adalah kebijakan sosialis.

Masyarakat menengah atas diminta berbagi beban (burden sharing) dengan membiayai kepemilikan rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Masalahnya, lanjut Alvin, tidak ada satu pun beban yang ditanggung pemerintah.

Setidaknya ada tiga argumen pemerintah untuk kondisi tersebut. Pertama, Tapera membuka akses pembiayaan masyarakat berpendatan rendah untuk memiliki rumah.

Kedua, masyarakat yang tidak memenuhi kriteria pembiayaan rumah dari Tapera masih bisa memperoleh return. Namun, tabungan beserta imbal hasilnya itu baru bisa ditarik setelah 15 tahun atau di usia 58 tahun.