Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz secara tegas menolak Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) karena dirasa kian menyusahkan kaum buruh. 

"Pemerintah harus cabut [PP-nya], karena PP itu sangat-sangat tidak adil, pemerintah tidak fair, akhinya kami menduga ini ada grand design apa, kenapa hanya kami dan pengusaha saja yang iur pemerntah tidak iur?  Jadi cabut PP 21," kata Riden kepada wartawan dalam demonstrasi yang dilakukan serikat pekerja di Jakarta, Kamis (6/6/2024). 

Dalam  PP No. 21/2024 telah diatur bahwa besaran iuran peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Sebanyak 2,5% ditanggung pekerja, sedangkan 0,5% oleh pemberi kerja. Hal ini dirasanya juga tidak masuk akal untuk bisa mencakup seluruh kebutuhan anggaran pembiayaan rumah.

"Buruh sudah banyak potongan-potongan,  BPJS kesehatan 1%, BPJS JHT 2%, dan potongan-potongan yang lain sehingga total hampir 12%, sehingga tidak mungkin buruh punya kemapuan itu," jelasnya.