Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan usulan untuk menurunkan rentang target defisit anggaran 2025 ke level 1,5% - 1,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan inisiasi dirinya.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebesar 2,45% - 2,82% dari PDB merupakan hasil pembahasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian PPN/Bappenas.
Namun, setelah mempertimbangkan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka terdapat kemungkinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto melakukan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P).
“Ini gagasan murni dari saya dari Bappenas, sebenarnya defisit 2,45%-2,82% itu sama Bappenas. Tapi setelah kemarin di banggar kami sampaikan bahwa ada pasal 5 dimungkinkan ya artinya ada loophole di situ ada peluang ada window opportunity buat Pak Prabowo gunakan pasal itu,” kata Suharso setelah menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6/2024).
Ia menjelaskan, pihaknya ingin memberikan ruang fiskal kepada kabinet pemerintahan yang akan datang, sebab sebenarnya alokasi anggaran dari program-program prioritas Prabowo sudah ditentukan. Namun, besaran dan skala dari program prioritas tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian.
Terkait itu, ia menyebut pihaknya akan menemui tim transisi Prabowo secara resmi untuk melakukan pembahasan dan sinkronisasi atas program-program prioritas yang diusung.
“Tapi setidaknya dengan menggunakan pasal 5 UU 17/2007 tentang RPJPN 2025-2045 itu ada peluang buat presiden terpilih untuk melakukan APBN-P,” ujar Suharso.
Dengan begitu, Suharso ingin merasionalkan belanja pemerintah dan mengupayakan peningkatan penerimaan negara.
Terkait itu, ia mencontohkan salah satu sektor/pos yang akan dirasionalkan olehnya yakni belanja pemerintah pusat, karena ia memandang masih terdapat ruang untuk pengurangan sekitar 1% dari PDB untuk pos belanja pemerintah pusat.
“Belanja pusat yang ada beberapa kami bisa lakukan spacing [beri ruang] sedikit, pengurangan sedikit dan kalau 1% itu kan kira-kira PDB 2025 hitungan kami sektiar Rp230 triliun jadi enggak terlalu besar,” ujar Suharso.
Meskipun begitu, ia tetap menegaskan bahwa target besaran defisit anggaran 2025 masih terus dibahas di DPR, setelah itu baru akan terdapat Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan dijadikan acuan kerja pemerintahan selanjutnya.
“Ya tahap berikutnya adalah kami lihat lagi program-program yang mungkin untuk kami kurangi belanjanya kemudian atau apakah dari sisi subsidi ada yang mau dikurangi ataukah dari sisi pendapatan mau didorong naik,” pungkasnya.
Sebagai tambahan, Kemenkeu memastikan bahwa pemerintah tetap akan mematok target defisit APBN 2025 di kisaran 2,45% - 2,82% terhadap PDB, meskipun ada perbedaan pandangan di internal pemerintah.
Dalam Rapat Kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR RI hari ini, Rabu (5/6/2024), Menteri PP/Bappenas Suharso Monoarfa tiba-tiba meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar defisit turun menjadi 1,5% - 1,8% terhadap PDB.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya masih berpedoman pada besaran defisit yang tercantum dalam KEM-PPKF tahun anggaran 2025.
Dengan begitu, pihaknya menolak untuk menurunkan target defisit anggaran tahun 2025 yang diminta oleh Suharso.
“Kami kan pembicaraan, habis ini pembicaraan, pembicaraan dulu. Kami tetap 2,45% - 28,2% seperti yang di itu [KEM-PPKF],” kata Suahasil setelah menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6/2024).
(azr/lav)
