“Intinya pertama tematiknya dulu, tematiknya presiden terpilih mengusung tema keberlanjutan, itu yang pertama. Kedua, kami memang pemerintahan sekarang diminta untuk menyusun itu RKP-RAPBN, tetapi memang terbuka luas untuk APBN-P,” jelasnya.
Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKP-Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa melebarnya defisit yang dipatok pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok (KEM-PPKF) 2025 karena penyusunan yang dilakukan disesuaikan untuk pemerintahan baru.
Ia menegaskan bahwa RAPBN yang dilakukan saat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam siklus penyusunan APBN. Selanjutnya, pihaknya telah melakukan rapat dengan badan anggaran dan akan dilanjutkan di panitia kerja.
“Itu defisit kan kami dalam hal ini RAPBN-nya transisi, jadi ini adalah kami melakukan mandat kami mengikuti siklus dari APBN ,” ujar Febrio saat ditemui awak media di kompleks DPR RI.
Sebagai tambahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa defisit yang dipatok pada KEM-PPKF telah mempertimbangkan kebutuhan anggaran program prioritas pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu ia sampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dalam rangka penyampaian tanggapan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi DPR RI terkait KEM-PPKF 2025.
Bendahara Negara menegaskan APBN 2025 dirancang ekspansif, meski demikian tetap terarah dan terukur. Ia menyebut pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang aman, yakni tetap memperhatikan unsur kehati-hatian.
“Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di-benchmark secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi,” ucap Sri Mulyani.
Berdasarkan dokumen APBN Kita, total utang pemerintah per akhir April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp8.262,1 triliun.
Berdasarkan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), posisi utang pada akhir April ada di 38,64%. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yang 38,79%.
Perlu dicermati bahwa utang jatuh tempo bergerak naik. Tahun depan, yang merupakan periode pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, utang jatuh tempo ‘meledak’.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp788,64 triliun. Melonjak 32,5% dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp595,25 triliun.
(wep)
