Riyadh telah dan terus mengatakan bahwa negara Palestina tetap menjadi kunci bagi kesepakatan tersebut.
Sama pentingnya dengan negara Palestina adalah perjanjian atau pakta keamanan antara Washington dan Riyadh serta kerja sama dalam program nuklir sipil Arab Saudi dan perjanjian ekonomi lainnya.
Para pejabat yang mengetahui masalah ini baru-baru ini mengatakan kepada Al Arabiya English bahwa pemerintahan Biden akan mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi dalam beberapa minggu mendatang.
Di bawah pemerintahan Biden, AS awalnya menargetkan negara-negara Teluk dengan beberapa tindakan kebijakan luar negeri. Ini termasuk mencabut sebutan teror dari milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman, meskipun mendapat tentangan keras dari sekutu tradisional Teluk dan Arab, dan membekukan apa yang disebut sebagai penjualan senjata "ofensif".
Ratney mengatakan bahwa pembicaraan mengenai perjanjian yang telah diratifikasi oleh Senat antara AS dan Arab Saudi akan menjadikannya sebuah perjanjian formal yang tidak bergantung pada pemerintahan AS tertentu.
"Ini akan menjadi perjanjian yang bertahan lama, bukan antara sebuah pemerintahan atau pemerintahan, tetapi antara dua negara," ujar diplomat AS tersebut. "Dan itu membawa kepastian: itu membawa kepastian bagi kami; itu akan membawa kepastian bagi Saudi juga."
Ratney mengatakan bahwa rincian pengaturan keamanan dan perbandingannya dengan aliansi AS-Jepang, yang memungkinkan adanya pangkalan militer AS di tanah Jepang dan komitmen dari kedua negara untuk saling membela satu sama lain jika terjadi serangan, masih dalam tahap pembahasan.
"Anggap saja ini akan menjadi perjanjian bersejarah yang akan meningkatkan kemitraan keamanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, akan meningkatkan hubungan ekonomi, akan membawa Israel dan Arab Saudi pada dasarnya ke dalam wilayah yang sama, dan akan membawa manfaat dan jalan menuju kenegaraan bagi Palestina," katanya. "Jadi, itu banyak sekali."
(red/ros)
