Dengan mencermati dinamika perekonomian, tantangan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Selaras dengan hal tersebut, dia menyebutkan strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek.
Strategi jangka menengah-panjang difokuskan pada penguatan SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Kemudian, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan dan keamanan, ketahanan energi dan pangan, serta memperkokoh nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia.
Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antardaerah.
"Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel," tutur Sri Mulyani.
Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus melanjutkan reformasi fiskal dan memperkuat efektivitas pengelolaan anggaran yang selama ini sudah berjalan.
"Hal ini terefleksi pada optimalisasi pendapatan negara yang mencapai 12,14% - 12,36% PDB (produk domestik bruto), dan belanja negara di kisaran 14,59% - 15,18% PDB," sebut Sri Mulyani.
Adapun, keseimbangan primer menuju positif, defisit dikendalikan di kisaran 2,45% - 2,82% terhadap PDB, serta rasio utang dijaga dalam batas yang terkelola, di kisaran 37,98% - 38,71% PDB.
(lav)
