Bloomberg Technoz, Jakarta - Muhammadiyah mengeklaim belum memiliki pembicaraan dengan pemerintah terkait dengan kemungkinan organisasi tersebut diberi izin usaha pertambangan (IUP) batu bara, seperti yang sudah dijanjikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pernyataan ini dilontarkan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Sampai sekarang tidak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang. Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah, akan dibahas dengan saksama,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/6/2024). 

Abdul mengatakan Muhammadiyah tentu bakal membahas bila pada akhirnya pemerintah secara resmi memberikan penawaran. 

Tidak Tergesa