Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang aman. Pada saat yang sama, pemerintah juga akan memaksimalkan berbagai instrumen fiskal demi menciptakan inovasi pembiayaan.
Hal itu disampaikan Bendahara Negara pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dalam rangka penyampaian tanggapan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025.
Pemerintah mematok defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar 2,45%-2,82%. Menurut dia, rentang defisit ini telah mempertimbangkan program prioritas pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Ia mengatakan bahwa APBN 2025 dirancang ekspansif, tapi tetap terarah dan terukur. Dalam hal ini, pemerintah akan menjaga rasio utang dengan tetap memperhatikan unsur kehati-hatian.
“Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent (aman), dan sustainable (berkelanjutan) melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di benchmark (acuan) secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi,” ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024).
Bendahara Negara mengatakan pemerintah juga akan memaksimalkan berbagai instrumen fiskal, seperti melalui kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Special Mission Vehicles (SMV) dan lembaga pembiayaan lainnya.
“Untuk bisa menciptakan inovatif pembiayaan namun tetap terjaga,” lanjut Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa pemerintah akan memaksimalkan penggunaan sisa anggaran lebih untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi agar menciptakan akses pembiayaan bagi lapisan masyarakat yang membutuhkan.
“Termasuk masyarakat berpendapatan rendah melalui berbagai skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha yang sustainable menjadi berbagai pilihan dari pembiayaan yang inovatif,” pungkasnya.
Mengutip dokumen APBN Kita, total utang pemerintah per akhir April 2024 mencapai Rp 8.338,43 triliun. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 8.262,1 triliun.
Berdasarkan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). posisi utang pada akhir April ada di 38,64%. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yang 38,79%.
Perlu dicermati bahwa utang jatuh tempo bergerak naik. Tahun depan, yang merupakan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, utang jatuh tempo ‘meledak’.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 788,64 triliun. Melonjak 32,5% dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 595,25 triliun.
Soal utang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberi wanti-wanti. Kepala Negara menegaskan suku bunga tinggi akan membuat beban utang makin melambung.
"Semua takut masalah itu, karena ketika bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal akan sangat besar," katanya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2024 bulan lalu.
(azr/lav)
