Bendahara Negara mengatakan pemerintah juga akan memaksimalkan berbagai instrumen fiskal, seperti melalui kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Special Mission Vehicles (SMV) dan lembaga pembiayaan lainnya.
“Untuk bisa menciptakan inovatif pembiayaan namun tetap terjaga,” lanjut Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa pemerintah akan memaksimalkan penggunaan sisa anggaran lebih untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi agar menciptakan akses pembiayaan bagi lapisan masyarakat yang membutuhkan.
“Termasuk masyarakat berpendapatan rendah melalui berbagai skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha yang sustainable menjadi berbagai pilihan dari pembiayaan yang inovatif,” pungkasnya.
Mengutip dokumen APBN Kita, total utang pemerintah per akhir April 2024 mencapai Rp 8.338,43 triliun. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 8.262,1 triliun.
Berdasarkan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). posisi utang pada akhir April ada di 38,64%. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yang 38,79%.
Perlu dicermati bahwa utang jatuh tempo bergerak naik. Tahun depan, yang merupakan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, utang jatuh tempo ‘meledak’.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 788,64 triliun. Melonjak 32,5% dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 595,25 triliun.
Soal utang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberi wanti-wanti. Kepala Negara menegaskan suku bunga tinggi akan membuat beban utang makin melambung.
"Semua takut masalah itu, karena ketika bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal akan sangat besar," katanya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2024 bulan lalu.
(azr/lav)
