"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," jelasnya.
Lain sisi, pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan dengan tegas bahwa program Tapera tidak akan ditunda. Dimana, program akan tetap berjalan mulai 2027 meski diwarnai protes para pengusaha hingga pekerja.
“Tapera tidak akan ditunda," ujar Moeldoko dalam konferensi pers mengenai Tapera di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
"Nanti akan berjalan untuk ASN yang setengah persen APBN setelah ada peraturan menteri dari Kemenkeu. Selanjutnya untuk pekerja swasta setelah ada Peraturan Menteri dari Kemenaker," tegas Moeldoko.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengklaim memahami keresahan publik. Moeldoko menegaskan bahwa Tapera merupakan tabungan, bukan potongan.
Tak hanya itu, ia menyebut bahwa program Tapera diperluas hingga ke pekerja mandiri dan swasta, lantaran sesungguhnya ada persoalan backlog. Moeldoko menyebut masih ada 9,9 juta masayrakat yang belum memiliki rumah.
"Maka kita berpikir keras, agar masyarakat yang mengalami kenaikan gaji akan seimbang dengan tingkat inflasi ke depan saat ingin memiliki rumah," jelasnya.
Sebagai catatan, Tapera mewajibkan masyarakat menabung untuk membiayai proyek perumahan rakyat sebesar 3% dari upah/pendapatan mereka. Sebesar 2,5% dari iuran itu ditanggung pekerja, sedangkan pemberi kerja harus menanggung 0,5% sesuai dengan amanat dasar hukum UU No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
(prc/wdh)
