Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai tak ada satu pun Kota dan Kabupaten di Indonesia yang sanggup membangun transportasi umum skala besar dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Hal ini merujuk pada mahalnya biaya pembangunan mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan kereta cepat.

"Ada Kota yang APBD-nya sanggup? Saya beri sepeda! Gak ada yang mampu," kata Jokowi saat memberikan pidato pada Pembukaan Rakernas Apeksi XVII dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Selasa (4/6/2024).

Dia menilai pembangunan transportasi umum memang tak harus dengan proyek besar seperti MRT, LRT, atau kereta cepat. Dia menilai, yang terpenting, pemerintah daerah mulai dengan serius menata dan menyiapkan transportasi umum agar tak terjadi kemacetan di wilayahnya.

Jokowi mengklaim cukup hafal biaya pembangunan transportasi massal yang berada di wilayah Kota Jakarta. Dia mengatakan, biaya pembangunan kereta MRT sekitar Rp1,3 triliun per Km pada awal-awal pembangunan. Kini, biaya tersebut membengkak hingga Rp2,3 triliun.

Sedangkan LRT Jakarta, kata dia, lebih murah karena hampir seluruh komponen pembangunan, termasuk gerbong kereta merupakan produk dalam negeri. Biaya pembangunannya tercatat sekitar Rp600 miliar per Km.