Asosiasi pengusaha dan pekerja kompak protes terkait kebijakan pemerintah tersebut karena dianggap memberatkan dunia usaha di tengah pelemahan daya beli dan ekonomi domestik.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan efek paling signifikan terlihat pada pengurangan tenaga kerja, di mana kebijakan ini dapat menyebabkan hilangnya 466.830 pekerjaan.
“Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan iuran wajib Tapera berdampak negatif pada lapangan kerja, karena terjadi pengurangan konsumsi dan investasi oleh perusahaan. Meskipun ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara bersih sebesar Rp20 miliar, jumlah ini sangat kecil dibanding kerugian ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain.” tegas Bhima.
Dalam hasil risetnya, dia juga mencermati dampak selama kebijakan Tapera berjalan, masalah backlog perumahan juga belum dapat diatasi. Bahkan jika ditarik lebih jauh ke model Taperum, masalah backlog perumahan ini masih belum terselesaikan.
“Alasan backlog sempat alami penurunan lebih disebabkan oleh perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen atau berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah lainnya.” ujar dia.
Dalam hasil riset yang diterbitkan oleh CELIOS, terdapat tujuh rekomendasi untuk perbaikan Tapera antara lain:
- Melakukan perubahan agar tabungan Tapera hanya diperuntukkan untuk ASN, TNI/Polri, sedangkan pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela.
- Mendorong transparansi pengelolaan dana Tapera termasuk asesmen imbal hasil (yield) dari tiap instrumen penempatan dana.
- Memperkuat tata kelola dana Tapera dengan pelibatan aktif KPK, dan BPK.
- meningkatkan daya beli masyarakat agar kenaikan harga rumah bisa di imbangi dengan naiknya pendapatan rata-rata kelas menengah dan bawah.
- Mengendalikan spekulasi tanah yang menjadi dasar kenaikan ekstrem harga hunian.
- menurunkan tingkat suku bunga KPR baik fixed (tetap) maupun floating (mengambang) dengan efisiensi NIM perbankan dan intervensi kebijakan moneter Bank Indonesia.
- memprioritaskan dana APBN untuk perumahan rakyat dibandingkan mega-proyek yang berdampak kecil terhadap ketersediaan hunian seperti proyek IKN.
(lav)
