Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur memiliki banyak permasalahan. Hal ini juga diduga berkaitan dengan keputusan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono; dan Wakilnya, Dhony Rahajoe mundur dari jabatan masing-masing.

Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Permana menilai, perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial. Menurut dia, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan IKN saat ini memang tidak sesuai dengan rencana pembiayaan sebesar Rp466,04 triliun dalam 5 tahun; yaitu APBN sebanyak Rp90,35 triliun, KPBU Rp252,46 triliun, dan  Badan Usaha atau swasta Rp123,23 triliun. 

Faktanya, kata dia, dana APBN untuk pembangunan IKN hsudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1% dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.

“Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah,” kata Suryadi, Senin (3/6/2024).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, pada Januari 2023-Januari 2024, total investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. Padahal, nilai investasi yang masuk ditargetkan mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun ini.