"Ini kan persoalan orang punya uang, dia kan enggak mau nilai uangnya tuh termakan inflasi. Uang saya hari ini Rp10 perak dengan terjadinya inflasi, kan saya maunya uang saya tuh 3 tahun lagi enggak turun nilainya," kata Timboel saat dihubungi, akhir pekan.
Dirinya bahkan memberikan sedikit gambaran yang terjadi apabila uang yang ditabung peserta Tapera mengalami inflasi.
"Nominal [uang]nya mungkin sekarang Rp10.000, jadi Rp10.200 naik secara nominal. Namun, secara rill, yang Rp10.000 [sekarang] bisa beli 10 telur, besok [setelah inflasi] Rp10.200 hanya bisa beli 7 telor. Artinya, uang saya kan menurun nilainya."
Hal seperti itulah yang menurutnya menjadi rentan dalam program Tapera, lantaran uang yang ditabung tersebut justru dirasa tidak memberikan manfaat atau perkembangan apapun bagi si peserta.
"Itu juga yang menjadi komplain dari pegawai negeri gitu. Di Taperum PNS itu begitu. Tidak ada kepastian uang yang ditabung itu memberikan imbal hasil nilai yang lebih baik. Paling tidak dia [Tapera] jangan termakan inflasi," jelasnya.
Jenis atau Tipe Rumah
Selain itu, kata Timboel, rumah yang ditawarkan oleh Taperum PNS seringkali tidak sesuai dengan selera atau kebutuhan pekerja.
"Sehingga Taperum itu tidak lebih dari memberikan sebuah kepuasan bagi PNS. Nah, demikian juga nanti ini sih pegawai swasta, pegawai negeri, dan sebagainya yang menjadi peserta Tapera. Kan rumahnya juga kan tidak rumah yang nilainya berapa gitu. Mungkin hanya nanti kisaran Rp60 juta, Rp50 juta," jelasnya.
Terlebih, dalam catatan Badan Pengelola (BP) Tapera dari segi luas tanah, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah dengan luas tanah 60—90 meter persegi menjadi yang paling banyak dengan andil 68,60%, disusul 90—120 meter persegi 23,31%, dan di atas 150 meter persegi 2,29%.
Di satu sisi, Timboel bahkan membandingkannya dengan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan yang menurutnya lebih menarik karena menawarkan nilai kredit pemilikan rumah (KPR) hingga Rp500 juta rupiah dan tanpa batasan penghasilan.
"Pertanyaannya, apakah manfaat yang ditawarkan oleh Permenaker No. 17/2021 dalam MLT Perumahan ini bisa tidak diberikan oleh Tapera? Menurut saya enggak akan mungkin, karena Tapera seperti Taperum itu kan identik dengan rumah 'yang penting ada dahulu'," kata TImboel.
"Citranya Taperum tuh sepertinya enggak berubah dengan sekarang [adanya Tapera]. Apalagi dengan mengikutkan pekerja swasta, BUMN, BUMD, yang kemungkinan dia tidak dapat manfaatnya."
Kepesertaan
Lebih lanjut, Timboel meminta agar pemerintah mengubah kewajiban program Tapera menjadi bagian dari sukarela guna pekerja dan pengusaha bisa memilih program perumahan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Terlebih pada Tapera besaran iuran peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sebanyak 2,5% ditanggung pekerja, sedangkan 0,5% oleh pemberi kerja.
"Kita ikut [jadi] peserta [Tapera], satu tahun mengiur kita dapet manfaat, misalnya pinjaman KPR. Nah artinya apa? Kita tetap juga harus membayar uang KPR itu. Bunganya berapa? Kalau kita baca di website-nya itu sekitar 5%."
"Nah, jadi dia dapat pinjaman dari BP Tapera, melalui bank kustodiannya untuk misalnya mau bangun rumah atau membeli KPR di mana, begitu. Namun, kan juga nilainya tidak terlalu bisa dibilang seperti MLT perumahan," jelasnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah membuka dua alternatif antara MLT Perumahan atau Tapera untuk masyarakat pekerja dapat memiliki rumah.
"Karena belajar dari Taperum, belajar dari regulasi yang ada, kan kita juga bisa menakar, gitu. Saya khawatir memang kejadian Taperum akan berulang di Tapera, kemudian kalau dipaksain pekerja swasta ikut dan membayar iuran akan kontraproduktif," tuturnya.
(prc/wdh)
