Bloomberg Technoz, Jakarta - Cikal bakal terbentuknya program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan tujuan membantu pekerja memiliki rumah telah terdeteksi sejak era Presiden Soeharto dengan program yang saat itu bernama Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS), meski berujung kegagalan.

Kini, masyarakat berpolemik ihwal Peraturan Presiden (PP) No. 21/2024 tentang Tapera, lantaran pemerintah akan menarik iuran secara wajib dengan cakupan secara luas ke berbagai jenis pekerja, baik yang digaji melalui anggaran negara maupun swasta; bahkan wiraswasta untuk program perumahan rakyat tersebut.

Berkaca dari kegagalan Taperum PNS, dan akan diterapkannya Tapera ke berbagai sektor pekerja, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dengan tegas meminta pemerintah untuk lebih menakar dan mempelajari regulasi yang ada agar tidak terjadi kontraproduktif.

Kepastian Imbal hasil

Timboel —yang juga Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) — menjelaskan isu yang harus dibenahi dalam program Tapera adalah kepastian dalam pembagian imbal hasil yang jelas dan kompetitif agar uang yang ditabung masyarakat dalam program Tapera tidak termakan inflasi.