"Ada Undang-Undang tentang Tapera, ada PP, dan juga bahkan secara khusus, OJK sudah menerbitkan peraturan OJK yang tadi. Tapera ini adalah sui generis," tekannya.

Untuk diketahui, melansir dari laman BP Tapera dijelaskan bahwa pengurus Tapera terdiri dari komite dan komisioner. Dijelaskan bahwa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merupakan ketua sekaligus anggota komite Tapera.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, hingga satu unsur profesional tercatat sebagai anggota komite Tapera.

Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa BP Tapera menyediakan beberapa skema pembiayaan perumahan bagi peserta, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), Kredit Renovasi Rumah (KKR) Tapera, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

(prc/del)