Padahal, kata Erick, PSSI dan Pemerintah sudah menandatangani kontrak sebagai tuan rumah. Salah satu klausulnya adalah menjamin keamanan dan perlindungan bagi peserta dan seluruh pihak yang terlibat dalam Piala Dunia U-20.
"Kalau fasilitas FIFA sudah melihat. Pemerintah pusat membantu sehingga seluruh lapangan lolos," ujar dia.
Menurut Erick Thohir, FIFA memiliki sejumlah sanksi yang biasa diberikan pada anggotanya yang dianggap melanggar sejumlah klausul atau statuta. Paling berat, kata dia, pembekuan status Indonesia sebagai bagian dari 216 negara anggota FIFA.
Dampaknya, tim nasional dan klub sepak bola Indonesia tak akan bisa bertanding pada pertandingan internasional. Bahkan, Indonesia akan mengalami isolasi dari infrastruktur dan segala skema pengembangan atlet dan olahraga sepak bola.
Sedangkan sanksi ringan, kata Erick, FIFA memberikan denda administrasi atau meminta pergantian sejumlah hal pada manajemen sepak bolah Indonesia.
"Tapi presiden minta saya jangan sampai sepak bola Indonesia dikucilkan," kata dia.
Erick mengatakan, FIFA pernah menjatuhkan sanksi berat pada sepak bola Indonesia pada 2015. Saat itu, FIFA menilai Indonesia melanggar statuta karena Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan kepengurusan PSSI.
Para pemain sepak bola tak bisa mengikuti pertandingan skala internasional. Turnamen dalam negeri pun kehilangan taji karena mundurnya sejumlah sponsor karena polemik tersebut.
"Ketika itu, saya yang bukan siapa-siapa diminta melobi FIFA. Akhirnya sanksi dicabut pada 2016," kata Erick.
(frg/wep)
