Terlepas dari kebijakan yang akan berlangsung pada 2027 tersebut, Moeldoko kembali memintah masyarakat perlu memahami bawha masalah kepemilikan rumah untuk masyarakat yang diurus pemerintah,bukan cuma Indonesia.
"Ada malaysia, Singapura, bahwa ini menurut saya tugas negara. Beri kesempatan pemerintah untuk bekerja. Jika ada yang perlu dibahas lebih jauh, masih ada waktu hingga 2027," ujar Moeldoko.
Diberitakan sebelumnya, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai berpotensi membawa dampak positif bagi sektor industri properti di Indonesia dalam jangka panjang.
Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita berpandangan bahwa program Tapera memberikan kepastian serapan pasar bagi pengembang dalam menjual unit huniannya.
Sayangnya, hal tersebut dinilai akan makin menekan pendapatan pekerja.
"Justru yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana agar pendapatan pekerja meningkat secara signifikan, agar kemampuanya untuk memiliki rumah meningkat," tekannya.
Terlebih, sesuai mandat Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2024 tentang Tapera, program ini akan diberlakukan kepada seluruh pekerja di Tanah Air dengan memotong 3% dari gaji pekerja (2,5% ditanggung pekerja, 0,5% pemberi kerja).
Hal ini akan menjadi pro dan kontra, menurut Ronny. Di satu sisi dapat menguntungkan industri properti, di lain pihak masyarakat belum tentu sepenuhnya menerima hal tersebut. "Potongan wajib seperti [itu] belum tentu bisa diterima oleh pekerja dan pengusaha di satu sisi dan belum tentu semua pekerja memiliki prioritas untuk memiliki rumah," jelas Ronny.
(prc/ain)
