“Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi gugus tugas sinkronisasi sebab urgensi dari siklus anggaran jadi prioritas yang sangat penting,” kata Sri Mulyani.
Da menyebut bahwa dirinya sebagai Menteri Keuangan telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan baru, yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Ini sudah diketahui bahwa presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan baik dan bisa terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” tutur Bendahara Negara.
Dalam hal tersebut, Sri Mulyani menegaskan akan tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian dan kredibilitas dalam melakukan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2025.
Ia mengatakan, pihaknya dengan Tim Transisi Prabowo-Gibran sudah banyak melakukan komunikasi dan akan terus menjaga koordinasi yang dilakukan agar proses penyusunan anggaran pemerintahan di masa transisi berjalan baik.
“Bahwa pak Tomi Djiwandono akan incharge bertugas bidang ekonomi-keuangan, selama ini sudah banyak komunikasi namun hari ini diformalkan. Sehingga ini akan menjaga komunikasi yang sangat baik sehingga akan fokus kepada masalah masalah yang harus harus kami tangani bersama,” pungkasnya.
Sebagai tambahan, penyusunan RAPBN 2025 dimulai dengan penyusunan dan pembahasan KEM-PPKF 2025. Sri Mulyani telah menyampaikan KEM-PPKF tersebut dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/5/2024).
Setelah itu, fraksi-fraksi DPR RI juga telah Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi terhadap KEM-PPKF RAPBN 2025 pada, Selasa (28/5/2024).
Selanjutnya, berdasarkan dokumen yang diterima Bloomberg Technoz disebutkan bahwa jadwal penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2025 berlangsung pada 4 Juni 2024 mendatang.
“Rapat paripurna, tanggal 4 Juni 2024. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas KEM & PPKF RAPBN 2025,” sebagaimana tertulis dalam dokumen rancangan jadwal pembahasan pendahuluan RAPBN 2025.
(azr/lav)
