Bloomberg Technoz, Jakarta - Disrupsi pasar ritel layanan internet oleh Starlink Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran pelaku bisnis telekomunikasi dalam negeri. Bahkan BUMN Telekomunikasi, PT Telkom meminta pemerintah hadir mengatur ulang layanan Starlink yang telah merambah segmen ritel.

Starlink menjadi tema pembahasan dalam rapat dengar pendapat (DPR) Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi Telkom pada Kamis (30/5/2024). Dinyatakan Telkom, Starlink awalnya hadir di Indonesia dengan skema business to business (B2B) lewat kerja sama dengan perusahaan.

Dalam perjalanannya, Starlink milik Elon Musk mengajukan izin investasi dan membentuk badan hukum PT Starlink Services Indonesia (SSI) dan mengembangkan layanan langsung ke konsumen atau business to consumer (B2C). Lewat keunggulan teknologi internet satelit yang mengorbit rendah (Low Earth Orbit/LEO).

“Ternyata Starlink punya kebijakan melakukannya (berjualan layanan internet ke masyarakat) sendiri, jadi yang kemarin diresmikan Starlink di Bali adalah segmen B2C,” kata Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah.

Starlink diprediksi tumbuh lebih cepat melalui dua pendekatan, yaitu layanan berlangganan berbasis pemancar antena (Starlink Kit), seperti yang tengah berlangsung, kemudian jasa komunikasi langsung via satelit atau Direct to Cell. Menurut Ririek hanya tunggu waktu layanan ini masuk Indonesia karena di Amerika Serikat (AS) tengah diuji coba.