Alhasil, ketika Tapera muncul dengan skema mirip: uang pekerja dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera yang dibentuk oleh pemerintah, pesimisme tak terhindarkan. Di tengah-tengah itu, berita korupsi pejabat tinggi silih berganti membuat publik tersentak dan makin tererosi keyakinannya.
Kinerja Kurang Greget
Respon skeptis masyarakat terhadap Tapera bukan cuma terpicu trauma kasus-kasus pengelolaan dana publik yang boncos di masa lalu.
Bila melihat kinerja Tapera sejauh ini, masyarakat sepertinya tidak cukup memiliki alasan untuk percaya kebijakan itu akan menguntungkan mereka.
Mengacu pada data Laporan Keuangan BP Tapera, terakhir dirilis untuk kinerja tahun 2022, kinerja dana yang dikelola mencatat return yang rendah bahkan dibanding tingkat bunga deposito.
BP Tapera membentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), atau reksa dana, terdiri atas empat macam yaitu KIK Pasar Uang, KIK Pendapatan Tetap, KIK Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali dan KIK Pasar Uang Syariah.
Sampai 31 Desember 2022, KIK Pasar Uang Tapera hanya mencatat return nett 2,96%. Begitu juga KIK Pendapatan Tetap yang hanya membukukan return 2,4% nett. Sementara KIK syariah bahkan cuma tumbuh 0,59% nett.
Pada saat yang sama, sebagai perbandingan, tingkat bunga deposito 12 bulan di perbankan pada akhir 2022 menyentuh 4,68% per tahun.
Laporan keuangan juga mencatat, aset finansial BP Tapera mencatat pendapatan neto 96,8% dari target alias tidak memenuhi target. Alhasil, penempatan modal awal BP Tapera sampai dengan Desember 2022 telah memberikan Return on Investment (ROI) sebesar 5,88% gross.
Dana kelolaan BP Tapera memang dibatasi pengelolaannya hanya di instrumen investasi dengan risiko rendah yaitu di Surat Berharga Negara (SBN), lalu obligasi korporasi dan deposito. Tidak mengherankan bila imbal hasil yang dibukukan pun relatif kecil.
Mengacu pada Laporan Keuangan 2022, ada beberapa manajer investasi yang terlibat dalam pengelolaan dana yang dihimpun oleh BP Tapera. Mereka adalah, Bahana TCW Investment Management, Batavia Prosperindo Aset Manajemen, BNI Asset Management, Danareksa Investment Management, Mandiri Aset Manajemen Indonesia dan Schroder Investment Management Indonesia.
Adapun bank penyalur kredit perumahan adalah Bank Tabungan Nasional (BTN), sementara bank kustodian ditunjuk adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Isu Gaji Pejabat
Isu lain yang juga membuat publik bereaksi keras terhadap Tapera adalah persoalan gaji para pejabat BP Tapera. Sebagaimana diketahui, BP Tapera diisi oleh Komite Tapera yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan umum nan strategis pengelolaan Tapera.
Komite ini diisi oleh lima nama yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, lalu Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewim dan seorang profesional.
Komite Tapera mengawasi Komisioner dan Dewan Komisioner BP Tapera yang terdiri atas satu pejabat Komisioner dan empat Dewan Komisioner. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 pasal 3 ayat 1 poin a hingga d, honorarium alias gaji para pejabat di BP Tapera ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan untuk Ketua Komite Tapera unsur menteri secara ex officio.
Lalu Anggota Komite Tapera unsur profesional diberikan gaji Rp43,34 juta per bulan. Sedang Anggota Komite Komita Tapera unsur menteri ex officio diberikan gaji bulanan Rp29,25 juta.
Di tengah tekanan daya beli yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat setahun terakhir terutama karena lonjakan harga pangan, isu gaji pejabat menjadi lebih sensitif diterima.
(rui/aji)
