Bloomberg Technoz, Jakarta - Berbagai kebijakan pemerintah belakangan dinilai semakin membebani kelas menengah yang tak tersentuh stimulus bantuan sosial dari negara. Kenaikan harga pangan yang belum terjeda, pajak yang kian mahal, hingga yang terakhir menyulut penolakan keras publik adalah rencana pemungutan iuran wajib Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. 

Meski baru akan diberlakukan secara menyeluruh pada 2027 nanti, dirilisnya beleid yang menjadi dasar hukum Tapera, menjadi sinyal penerapan secara bertahap pada pekerja swasta nonPNS/ASN akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Berbagai kebijakan yang berpotensi menguras lebih banyak pendapatan masyarakat itu mungkin berangkat dari niat dan tujuan yang baik. Tapera misalnya, diarahkan agar kelas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bisa memiliki rumah.  Dengan skema gotong royong, masyarakat berpenghasilan lebih besar bisa membantu saudara sebangsa yang kemampuannya lebih rendah layaknya skema subsidi silang BPJS Kesehatan.

Akan tetapi, di tengah kondisi daya beli yang sudah banyak tertekan lonjakan harga pangan terutama beras dan serba serbi dapur lain, pengeluaran tambahan adalah hal terakhir yang diharapkan oleh masyarakat.

Lebih dari itu, di tengah ketidakpastian ekonomi global, hal yang potensial mengikis daya beli masyarakat bisa memicu efek domino lebih buruk bagi perekonomian nasional yang kini makin mengandalkan konsumsi rumah tangga.