Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk sembilan nama menjadi panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) periode 2024-2029. Pansel yang sama juga akan memilih calon ketua dan anggota dewan pengawas atau Dewas KPK 2024-2029.
"Lima nama dari unsur pemerintah pusat, dan empat nama dari unsur masyarakat," kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dikutip, Kamis (30/5/2024).
Menurut dia, sesuai dengan aturan, ketua dari pansel capim KPK dan capim Dewas KPK harus berasal dari unsur pemerintah. Jokowi pun menunjuk Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh sebagai ketua pansel tersebut.
Wakil ketua pansel diisi seorang akademisi yang juga menjadi pimpinan organisasi masyarakat yaitu Rektor Institut Pertanian Bogor, Arief Satria. Dia tercatat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI periode 2021-2026.
Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana tercatat sebagai salah satu anggota pansel yang dipilih Jokowi. Pejabat eksekutif lainnya yang juga masuk daftar adalah Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Ambeg Paramarta
Pansel ini juga berisi seorang petinggi BUMN yaitu Nawal Nely yang saat ini menjabat Komisaris PT PLN (Persero). Selain itu, pansel juga diisi jajaran BUMN lainnya yaitu ekononom yang juga menjadi komisaris PT Inalum, Ahmad Erani Yustika.
Tiga perwakilan unsur masyarakat lainnya adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas, Elwi Danil. Dia pernah tampil sebagai saksi yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan eks Kadiv Propram Polri, Ferdy Sambo.
Dua nama lainnya adalah Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Rezki Sri Wibowo; dan Taufik Rachman.
"Secepatnya kami akan undang beliau-beliau untuk segera bisa bekerja. Nanti sekretariatnya adalah di Kemensetneg," kata Pratikno.
"[Pegawai Kemensetneg] bukan anggota pansel ya. Hanya membantu urusan administrasi."
Menurut dia, pemerintah akan meminta pansel segera bekerja agar sudah ada nama baru pada susunan pimpinan KPK dan pimpinan Dewas KPK, sebelum 20 Desember mendatang.
(red/frg)
