Menteri Perdagangan Jepang Yasutoshi Nishimura mengatakan bahwa langkah ini tidak berkoordinasi dengan AS dan bukan merupakan larangan.
"Kontrol ekspor ini berlaku untuk semua wilayah dan tidak dimaksudkan untuk menargetkan satu negara," kata Yasutoshi Nishimura kepada para wartawan pada hari Jumat (31/3/2023). "Kami akan melihat apakah ada dampak bahayanya ke militer."
Aturan ini tidak akan berlaku pada semua negara. Beberapa mitra dagang yang disukai Jepang akan diperbolehkan untuk mengimpor teknologi tersebut tanpa lisensi, ujar pejabat kementerian perdagangan. Negara-negara tersebut termasuk Taiwan dan Singapura yang merupakan pemain utama dalam rantai pasokan semikonduktor global.
Adapun pengiriman komponen yang dibatasi ke China akan membutuhkan tanda tangan pejabat kontrol ekspor Jepang. Kebijakan ini masih meminta masukan dari publik dan dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2023.
"Jika ekspor kami tidak dialihkan untuk penggunaan militer, kami akan melanjutkan pengiriman," kata Yasutoshi Nishimura kepada wartawan. "Kami yakin dampaknya terhadap perusahaan akan terbatas."
Dengan bantuan Belanda dan Jepang, AS berusaha menciptakan blokade global untuk mencegah China mendapatkan komponen penting untuk membuat chip paling canggih yang digunakan dalam quantum computing, jaringan nirkabel canggih, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Kebijakan Jepang ini bisa memiliki pengaruh luas pada bisnis perangkat canggih. Salah satu yang bisa terdampak adalah bisnis mesin etsa yang memapu membuat cip nanometer 14 dan 16 dan yang lebih canggih.
Analis Morningstar Kazunori Ito menammbahkan dampaknya tergantung pada bagaimana Jepang mengimplementasikan kontrol tersebut. Jika Jepang banyak menolak menerbitkan lisensi ekspor maka bisa memukul produsen peralatan semikonduktor negara itu dan juga bagi China.
Bagi Analis Toyo Securities, Hideki Yasuda, kebijakan ini akan menyulitkan China memproduksi semikonduktor dengan biaya rendah tetapi dalam jangka panjang akan memaksa China memngembangkan mesin pembuat chip sendiri.
Pemerintah China sendiri mengatakan bahwa pembatasan tersebut mengancam stabilitas rantai pasokan global dan bahwa alasan keamanan nasional meragukan.
(bbn)
