Selain itu, kata Saleh, BPH Migas memiliki prognosis bahwa jumlah penyaluran atau serapan Solar dan Pertalite bakal berada di bawah kuota yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.
Sekadar catatan, prognosis volume Solar berada di level 17,88 juta kl, sementara Pertalite 31,51 juta kl pada 2024. Angka ini di bawah kuota yang ditetapkan untuk Solar dan Pertalite masing-masing 19 juta kl dan 31,7 juta kl pada APBN 2024.
Dalam kaitan itu, Saleh mengatakan, BPH Migas juga berupaya untuk penyaluran BBM tepat sasaran.
Pemerintah sebelumnya memproyeksikan volume konsumsi Solar dan Pertalite bisa ditekan hingga 17,8 juta kl per tahun, berdasarkan simulasi pengendalian subsidi dan kompensasi atas Solar dan Pertalite yang dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen.
Hal ini terjadi karena arah kebijakan subsidi energi pada 2025 adalah penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan dengan disertai registrasi konsumen penggunanya.
Pemerintah bakal melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan.
Namun, terkait dengan besaran subsidi tetap Solar, pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude-oil Price (ICP) dan nilai tukar rupiah.
“Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya,” tulis dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025.
(dov/wdh)
