Bukan 1 Juta Barel, Lifting Minyak 2030 Kini Ditarget 869Rb BOPD - Energi

2026

Lifting minyak: 593.000—621.000 bopd
Lifting gas: 1,08 juta—1,15 juta barel setara minyak atau barrel of oil equivalent per day (boepd)

2027

Lifting minyak: 597.000—652.000 bopd
Lifting gas: 1,15 juta—1,26 juta boepd

2028

Lifting minyak: 625–720 ribu bopd
Lifting gas: 1,27–1,45 juta boepd

2029

Lifting minyak: 642–792 ribu bopd
Lifting gas: 1,37–1,61 juta boepd

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal sebelumnya mengatakan impor bahan bakar minyak (BBM) tidak terhindarkan usai target lifting minyak 1 juta bopd dimundurkan 2—3 tahun dari rencana awal pada 2030.

Namun, Moshe menyoroti impor BBM yang tinggi di Indonesia memang tidak terhindarkan lantaran populasi yang mengalami pertumbuhan, yakni sekitar 4% setiap tahunnya. Selain itu, ekonomi Indonesia juga tetap tumbuh 5% sehingga kebutuhan energi bakal tetap meningkat.

Dalam kaitan itu, energi primer masih berasal dari fosil. Walhasil, target lifting minyak 1 juta bph yang mundur 2—3 tahun pada akhirnya berpengaruh terhadap volume impor BBM.

“[Walaupun target mundur], lifting dan produksi harus tetap meningkat. Target 1 juta bph tidak harus 2033, bisa nanti 2040 atau 2050 juga masih dibutuhkan hingga 1 juta bph selama masih bisa,” ujar Moshe saat dihubungi belum lama ini.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto medio Maret membenarkan target lifting minyak Indonesia sebanyak 1 juta barel pada 2030 dipastikan mundur selama 2 hingga 3 tahun. Dengan demikian, target tersebut diproyeksikan baru bisa tercapai pada 2033.

SKK Migas berpendapat peninjauan ulang (review) terhadap target yang termaktub dalam rencana jangka panjang atau long term planning (LTP) perlu dilakukan, khususnya karena adanya pandemi Covid-19 yang menghambat operasional lifting minyak.

“Sebenarnya sudah dapatkan resume, tetapi belum secara resmi kita launching LTP baru, intinya [target lifting minyak 1 juta barel pada 2030] mundur sekitar 2—3 tahun karena diakibatkan pandemi yang kita hadapi,” ujar Dwi dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/3/2024).

(dov/wdh)