Sebagai importir, Subandi menjelaskan peran industri seharusnya adalah memenuhi permintaan pasar dengan suplai yang sesuai.
Dengan demikian, menurutnya, masyarakat seharusnya berterima kasih karena bisa mendapatkan barang yang lebih murah dan terjangkau.
Jika produk dari luar negeri lebih mahal dengan kualitas rendah, atau memiliki sedikit variasi, maka aturan pembatasan impor tidak akan diperlukan karena barang tersebut tidak akan diminati.
"Saya menyarankan kepada pemerintah, ayo lakukan evaluasi. Lakukan langkah untuk mendukung hasil evaluasi."
"Jangan jadikan industri dalam negeri diambil pajaknya saja, tetapi berikan kepada mereka insentif agar produk yang dihasilkan baik secara kualitas, murah secara harga, banyak pilihan secara varian," tegasnya.
Mitigasi Risiko
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai solusi untuk memitigasi risiko banjir barang murah dari China adalah dengan mempermudah impor bahan baku, sambil secara paralel membangun industri lokal yang mampu memproduksi bahan baku atau barang penolong sendiri.
Dia mencontohkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), yang kerap mengeluhkan banjir impor yang membuat mereka tidak kompetitif, harus didorong untuk bisa memproduksi benang dan kain sendiri.
"Solusinya adalah permudah impor bahan baku dan secara paralel membangun industri yang memproduksi benang dan kain di lokal agar secara perlahan industri TPT indonesia bisa memproduksi tanpa harus menggunakan bahan Baku impor," jelas Esther.
Untuk itu, Esther menekankan pentingnya memperketat akses impor produk jadi, seperti pakaian dari berbagai negara termasuk China agar produk industri lokal bisa memenuhi permintaan pasar dalam negeri. "Tentu ini bukan hal mudah, tetapi harus dimulai secara perlahan," tekannya.
Isu serbuan barang murah dari China kembali menghantui banyak negara di dunia akhir-akhir ini. Bahkan, perwakilan negara anggota G-7 menyebutnya sebagai ancaman nyata bagi perekonomian global.
“Kami memiliki masalah dengan model ekonomi di mana China memproduksi lebih banyak perangkat industri yang lebih murah karena hal ini dapat menjadi ancaman tidak hanya bagi UE, tidak hanya bagi AS, tetapi juga bagi perekonomian dunia secara global,” kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television.
“Kita perlu mengatasi masalah itu,” tegasnya.
Negara-negara industri terkemuka bersatu untuk menghadapi tantangan yang lebih keras dan lebih kompak dalam menghadapi kelebihan kapasitas di China, yang menurut mereka mengancam produsen dalam negeri mereka.
Pertemuan para menteri keuangan G-7 di Stresa, Italia pekan lalu menyebutkan nama China ketika mereka sepakat untuk “menanggapi praktik-praktik berbahaya” dan “mempertimbangkan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesetaraan.”
Kata-kata tersebut menandai peningkatan dari bahasa perdagangan yang jarang dan lebih netral yang biasa mereka gunakan dalam komunike.
(prc/wdh)
