Namun Sri Mulyani mengaku kaget karena tidak pernah menerima laporan tersebut dari PPATK secara langsung.  Ia sebelumnya mengatakan 99 dari 300 surat PPATK yang masuk selama ini hanya terkait transaksi mencurigakan merupakan surat kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan 99 surat tersebut memiliki nilai transaksi mencurigakan hanya Rp74 triliun.

Padahal menurut PPATK, temuan tersebut telah diberikan secara langsung ke Kemenkeu sejak 2017. Saat itu, sejumlah petinggi Kemenkeu turut hadir yaitu Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Karena minim respon, PPATK kembali melaporkan kasus tersebut bersama LHA lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Namun hasilnya sama saja.

Mahfud mengindikasikan bahwa Sri Mulyani Indrawati tak menerima laporan secara utuh. Menurut dia, ada pegawai Kemenkeu yang memilah dan menyembunyikan data pada 300 laporan hasil analisis (LHA) PPATK.

(evs)