Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui para pembantu presiden dan lembaga negara menetapkan sejumlah kebijakan makro dan moneter yang menuai kontroversi. 

Pro dan kontra muncul dari masyarakat karena tak sedikit kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat, terutama kelas menengah. Di sisi perpajakan misalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan kebijakan peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan penyesuaian tarif baru pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. 

Dari sisi bea cukai, pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang berpotensi menaikkan harga produk rokok nasional. Tak hanya itu, Bendahara Negara juga mengatur penerapan cukai jenis baru, yakni Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dan Plastik.

Di sisi lain, kebutuhan harian masyarakat kembali dibebani dengan kebijakan kenaikan tarif tol, serta adanya potensi kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tertentu. Saat ini berhemat dengan bahan bakar subsidi, pemerintah malah berencana membatasi pasokan Pertalite bagi masyarakat. 

Kebutuhan pokok masyarakat berupa pangan yang layak menjadi sukar terpenuhi dengan adanya kebijakan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Beras, dan HET minyak goreng.