Sayangnya, solusi tersebut belum sejalan juga dengan keinginan pelaku industri tekstil. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan pemerintah di dalam negeri justru makin merapuhkan hambatan —baik tarif maupun nontarif— dalam menangkis potensi dumping barang TPT China ke pasar domestik.
Dumping sendiri merupakan salah satu praktik perdagangan tidak sehat, di mana suatu negara diketahui menjual barang di luar negaranya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri mereka.
Adapun, kebijakan larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor yang direlaksasi dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024 juga kian tak memberikan solusi sebab syarat persetujuan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan persetujuan (PI) impor dari Kementerian Perdagangan terhadap produk TPT impor, dan pemerintah juga tidak lagi memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap komoditas tersebut.
"Pemerintah sudah tidak lagi menerapkan BMAD untuk melindungi industri, terutama TPT, sejak perubahan kedua Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 jo 7/2024 jo 8/2024," kata Jemmy kepada Bloomberg Technoz.
"Sebetulnya Permendag No. 7/2024 itu bentuknya nontariff barrier [NTB], tetapi kemarin NTB-nya dicabut, disederhanakan untuk TPT. Untuk produk pakaian jadi dengan China itu belum ada [BMAD]-nya," kata Jemmy.
Dengan demikian, lanjutnya, produk TPT China yang masuk ke Indonesia benar-benar bersifat zero duty dan hanya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) saja. "Sedangkan kalau dikirim dari jastip segala kan enggak kena PPN," tegasnya.
G-7 Risau
Kekhawatiran akan risiko melubernya barang ekspor China secara global juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire bersamaan dengan rentetan kritik bersama dari anggota G-7 pekan lalu.
"Kami memiliki masalah dengan model ekonomi di mana China memproduksi lebih banyak perangkat industri yang lebih murah karena hal ini dapat menjadi ancaman tidak hanya bagi UE, tidak hanya bagi AS, tetapi juga bagi perekonomian dunia secara global," kata Le Maire dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television.
"Kita perlu mengatasi masalah itu," tegasnya.
(prc/wdh)
