Bloomberg Technoz, Jakarta - Momok inflasi yang mengikis daya beli masyarakat berpotensi kembali bangkit menyusul berbagai pernyataan dan rencana pemerintah yang mensinyalkan kenaikan harga berbagai barang dan jasa terkait hajat hidup orang banyak.

Yang terdekat adalah potensi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang selama ini ditahan oleh pemerintah sampai Juni, sampai kepastian hasil Pemilu Februari lalu jelas. Presiden RI Joko Widodo menyatakan, evaluasi akan dilakukan menimbang kemampuan fiskal negara apakah masih memungkinkan menahan harga atau tidak. 

Pada saat yang sama, pemerintah juga menimbang menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dan beras premium. Selain itu, ada pula usulan kenaikan batas atas harga tiket pesawat yang diusulkan oleh maskapai pelat merah Garuda Indonesia, dengan menggarisbawahi aturan batas atas saat ini sudah berlaku sejak 2019 sementara harga minyak dunia sudah melesat begitu juga harga dolar AS sudah lebih tinggi.

Harga barang-barang itu sebagian masuk dalam jenis harga barang yang diatur oleh pemerintah (administered price) di mana pergerakannya berimbas besar pada keseluruhan inflasi Indeks Harga Konsumen.

Selain itu, ada pula rencana pemerintah mulai membatasi BBM subsidi jenis Pertalite seperti tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2025. Juga, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan.