Supratman menegaskan, dalam rapat RUU TNI pembahasan utama adalah usia pensiun, kalaupun ada hal lain yang berkembang, hal itu belum diputuskan dalam rapat. Usia pensiun menjadi pembahasan inti agar memenuhi kesetaraan di antara semua aparatur sipil negara baik itu TNI, Polri, dan sebagainya. 

“Tadinya ada perubahan tetapi kita putuskan itu tidak mengubah pasal eksisting. Jadi terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan strategis dan anggaran itu masih tetap sama, enggak ada yang berubah,” tutur Supratman. 

Diberitakan sebelumnya, RUU TNI dan RUU Polri telah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna hari ini. 

Supratman menyebut, draf RUU tersebut akan dikirimkan kepada pemerintah —khususnya Presiden Joko Widodo— juga berpengaruh penting terhadap aturan tersebut. Jika setuju, nantinya pemerintah akan menunjuk perwakilan untuk dibahas bersama Baleg DPR RI. 

Lebih lanjut Supratman mengungkapkan, RUU tersebut tidak memiliki target pembahasan karena pemerintah tidak dapat didesak dan merupakan kewenangan presiden kecuali jika presiden sudah menurunkan surat presiden sekaligus terdapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), maka bisa langsung dibahas bersama dengan Baleg.

(mfd/ain)