Intinya, pemerintah harus menyampaikan kriteria dan indikator kualitas belanja negara. Saat ini, menurut dia, 50% belanja pemerintah pusat digunakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operasional, sedangkan 50% sisanya baru untuk rakyat.
"Porsi belanja pemerintah pusat yang seperti ini perlu diefisienkan, sehingga rakyat mendapat manfaat lebih banyak. Belanja yang berkualitas adalah belanja yang memberi jalan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat," kata dia.
Edy menjelaskan Fraksi PDIP menyarankan pemerintah untuk menjalankan kebijakan penggunaan belanja negara untuk belanja rutin penyelenggaraan pemerintahan negara demi melayani rakyat, khususnya kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, subsidi, administrasi, keamanan, ketertiban, penanggulangan bencana, dan pelayanan umum lainnya.
"Belanja negara 2025 perlu menyediakan ruang fiskal untuk kemandirian pangan dan energi. dua sektor itu menjadi sektor strategis karena menyangkut hajat hidup rakyat," kata Edy.
Menurut dia, belanja negara juga harus menyediakan ruang fiskal untuk pendidikan inklusif bagi rakyat indonesia sampai pendidikan tinggi, agar bisa menapak jalan indonesia emas 2045.
Tak hanya itu, dia menjelaskan kebijakan pemerintah atas tarif BPJS kesehatan harus memastikan tidak menjadi beban baru bagi rakyat dan memastikan agar terpenuhi jaminan kesehatannya.
(lav)
