Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengarahkan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2025 yang akan dilaksanakan pemerintahan baru pada surplus anggaran, atau defisit 0%.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan defisit APBN 2024 maksimal di level 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2025.

"Kebijakan defisit APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%. Pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberi beban defisit atas program-program yang belum tercantum dalam RKP (rencana kerja pemerintah) dan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) pemerintahan baru," kata Edy, Selasa (28/5/2025).

Maka itu, tegas Edy, belanja negara harus diarahkan pada belanja rutin dan bukan belanja modal yang berisi proyek-proyek yang belum tercantum dalam RKP atau RPJMN baru.