Sebanyak 99,96% hunian yang diminati dalam program FLPP tersebut merupakan rumah tapak, sementara 0,04% lainnya adalah rumah susun.

Angsuran

Dari sisi angsuran kredit pemilikan rumah (KPR), penerima manfaat program FLPP paling banyak memilih tenor 10—15 tahun dengan porsi sebesar 55,54%, disusul 15—20 tahun (35,64%), 5—10 tahun (8,73%), dan di bawah 5 tahun (0,09%).

Untuk besaran cicilan per bulan, nominal Rp1 juta—Rp1,5 juta mengambil porsi terbanyak sebesar 86,61%, disusul Rp1,5 juta—Rp 2 juta dengan 10,64%, di bawah Rp1 juta sebesar 2,26%, dan di atas Rp2 juta sebesar 0,49%.

Sekadar catatan, realisasi FLPP bulan ini sampai dengan 17 Mei 2024 telah mencapai Rp1,61 triliun. Nominal tersebut direalisasikan dalam bentuk rumah sebanyak 13.214 unit.

Dibandingkan dengan bulan lalu, atau sepanjang April 2024, realisasi serapan FLPP yang dikelola BP Tapera mencapai Rp7,10 triliun untuk 58.504 unit rumah. Adapun, pada Maret, serapan FLPP hanya mencapai Rp504,10 miliar untuk 4.229 unit rumah. 

Sepanjang 2024, target unit rumah melalui skema FLPP dipatok sebanyak 166.000 unit, turun dari realisasi tahun lalu sejumlah 229.000 unit. Di dalam APBN 2024, alokasi anggaran untuk program ini dipagu senilai Rp13,70 triliun.

Pada perkembangan lain terkait dengan program rumah murah untuk pekerja yang berbeda, sejak Januari 2021, pemerintah memang telah melakukan penarikan iuran wajib untuk program Tapera terhadap PNS/ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25/2020, yang baru saja diperbarui menjadi PP No. 21/2024 pada 20 Maret.

Setelah mandatori diberlakukan terhadap PNS/ASN, selanjutnya iuran Tapera akan diperluas secara bertahap mulai dari pegawai BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri, hingga karyawan swasta; baik yang bekerja sendiri maupun pemberi kerja.

Perluasan mandatori iuran Tapera kepada seluruh pekerja akan diberlakukan dalam 7 tahun sejak PP No. 25/2020 diterbitkan, atau pada 2027.

(red/wdh)