Kasus yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Manhattan Alvin Bragg ini bergantung pada apakah juri percaya bahwa Trump berniat menipu dan menyembunyikan kejahatan lain, yaitu pelanggaran UU Pemilu dan pajak.
Seorang mantan jaksa federal mengatakan meski dakwaan memalsukan catatan adalah "sederhana dan mudah dimengerti," mengubah pelanggaran ringan ini menjadi kejahatan serius berdasarkan UU Pemilu negara bagian New York dan sejumlah teori legal lainnya adalah sesuatu yang lebih rumit.
"Pernyataan penutup tim pembela akan menyebut isu itu sebagai "tidak jelas, membingungkan dan patut diragukan," kata Jennifer Rodgers. Sementara jaksa penuntut "ingin menonjolkan teori mereka sebagai hal yang mudah dimengerti dan didukung dengan bukti-bukti kuat."
"Ini pastinya akan menjadi cerita dari dua sisi," tambah Rodgers.
Ini adalah satu dari empat dakwaan pidana yang dihadapi Trump ketika mantan presiden ini terus melakukan kampanye presiden dalam upaya kembali berkuasa di Gedung Putih. Kasus lain yang dihadapi itu antara lain tuduhan berusaha mengubah hasil Pemilu 2020.
Bakal calon presiden Partai Republik ini menyangkal semua dakwaan dan mengatakan bahwa seluruh upaya hukum itu adalah aksi konspirasi dari Partai Demokrat.
Tim pembela dan jaksa penuntut sidang kasus uang tutup mulut ini menyelesaikan argumentasi hukum mereka awal minggu lalu, namun Hakim Juan Merchan menunda sesi argumentasi penutup agar tidak diselingi oleh hari libur panjang dan hari libur yang telah ditentukan sebelumnya.
Merchan mengatakan argumentasi penutup akan berjalan sepanjang Selasa dan bisa terus dilanjutkan pada Rabu. Hakim persidangan harus memberi instruksi dakwaan kepada para juri untuk menjelaskan hukum dan bantuan ketika mereka merundingkan keputusan.
Merchan mengatakan kepada juri bahwa mereka akan mulai berunding "mudah-mudahan pada Rabu."
Argumentasi penutup sangat penting bagi jaksa karena sejumlah kecil sakti "kemungkinan menutupi bukti-bukti lain," kata Rodgers.
Mantan jaksa federal ini mengatakan pemerintah harus "mengingatkan kembali para juri soal bukti-bukti kasus ini, bukan hanya insiden-insiden yang terlupakan."
Jaksa, yang wajib membuat pembuktian, akan berargumentasi bahwa dakwaan mereka didukung bulat oleh banyak saksi ditambah bukti berupa surat elektronik, pesan di ponsel, catatan bisnis, dan bukti-bukti lain.
Tim jaksa bergantung pada saksi bintang, mantan pengacara Trump, Michael Cohen, yang membayar uang US$130 ribu pada Stormy Daniels, dan diduga dibayar kembali oleh Trump dengan cara mencicil sepanjang tahun 2017.
Cohen memberi tahu juri setiap langkah dugaan skema uang tutup mulut itu, mulai dari perencanaan dalam pertemuan di gedung Trump Tower pada 2015 hingga upaya mengelabui media dan regulator Pemilu federal ketika berita skema itu bocor tiga tahun kemudian.
Sebagian besar kesaksian Cohen didukung oleh saksi lain atau dokumen. Mantan pemilik National Enquirer David Pecker bersaksi bahwa dia bertemu dengan Trump dan Cohen di Trump Tower pad 2015 untuk membicarakan bagaimana dia mempergunakan tabloid miliknya itu untuk membantu Trump menang Pilpres.
Hope Hicks, mantan jubir tim pemenangan Pilpres Trump, bersaksi bahwa berita Stormy Daniels ini dipandang sebagai ancaman besar pada kampanye Trump di malam sebelum hari pencoblosan.
Dia mengatakan Trump tidak begitu peduli ketika berita itu bocor di media pada 2018 karena dia sudah menjadi presiden. Kesaksian ini mendukung dakwaan jaksa bahwa uang tutup mulut ini bertujuan agar Trump menang Pemilu.
Satu orang yang tidak bersaksi adalah Trump, tetapi tim pembela yang dipimpin oleh Todd Blanche, akan menanamkan keraguan pada setidaknya satu juri.
Argumentasi penutupnya kemungkinan akan berpusat pada kredibilitas Cohen yang dijatuhkan oleh Blanche ketika dia duduk di kursi saksi.
Blance akan mengingatkan juri soal aksi berbohong di pengadilan yang dilakukan oleh Cohen di kasus lain serta kesaksian di sidang ini yang menurut tim pembela adalah palsu.
Berdasarkan argumentasi minggu lalu, Blanche juga akan menyatakan bahwa jaksa penuntut gagal membuktian bahwa Trump memilliki niat untuk menipu dan bahwa tidak ada konspirasi untuk melanggar UU Pemilu.
(bbn)