Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan bahwa potensi efisiensi dari perombakan subsidi energi sebesar Rp67,1 triliun berasal dari perhitungan yang dilakukan otoritas fiskal. Kalkulasi itu didasari oleh APBN, nilai tukar, hingga harga minyak.
“Itu bisa kami tetapkan, kami kira kira. Nanti kami lihat volumenya supaya tetap disiplin enggak nambah, tetapi ini masih sangat-sangat awal,” tutur Bendahara Negara.
Untuk diketahui, pemerintah berencana untuk melakukan transformasi dalam penganggaran subsidi dan kompensasi energi agar lebih tepat sasaran, yang diproyeksikan bakal menyebabkan efisiensi anggaran sejumlah Rp67,1 triliun per tahun.
Dalam dokumen KEM-PPKF Tahun 2025, pemerintah menyoroti subsidi dan kompensasi energi yang tidak tepat sasaran, seperti dalam penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg atau Gas Melon.
“Penyaluran LPG Tabung 3 kg yang masih dapat diakses oleh semua pihak, berpotensi menambah beban fiskal, meningkatkan ketimpangan karena mayoritas dinikmati golongan mampu,” papar dokumen tersebut.
Selain itu, pemerintah berencana menyesuaikan tarif atau tariff adjustment untuk pelanggan listrik nonsubsidi golongan rumah tangga kaya, yakni 3500 volt-ampere (VA) ke atas dan golongan pemerintah. Selanjutnya, pengendalian subsidi dan kompensasi atas Solar dan Pertalite yang berkeadilan dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen.
Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, pemerintah memproyeksikan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta kiloliter (kl) per tahun.
“Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun,” papar Kemenkeu, sebagaimana tertulis dalam dokumen itu.
(azr/wdh)
