Tak hanya itu, lifting minyak juga jadi salah satu penyebab berkontraksinya setoran PNBP SDA Migas. Sebab, terdapat penyusutan produksi dan tertundanya produksi (onstream).
Sementara itu, PNBP SDA Nonmigas tercatat Rp39,2 triliun, besaran itu terkoneksi dalam sebesar 31,9% (yoy). Adapun, pada periode yang sama di tahun lalu tercatat sebesar Rp57,6 triliun.
Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara dan melandainya tingkat volume produksi komoditas tersebut.
“Jadi kita sudah melihat tadi pajak dan PNBP mengalami sama tren [penurunan] yang harus kita monitor,” tutur Bendahara Negara.
Selanjutnya, Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tercatat sebesar Rp49,6 triliun atau 57,8% dari target APBN. Besaran itu tumbuh 21,4% (yoy), utamanya disebabkan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama Bank Himbara.
“Ini sudah pulih ya dibandingkan posisi covid,” tuturnya.
Sementara itu, PNBP Lainnya tercatat terkontraksi 5,5% (yoy) menjadi Rp53,9 triliun dari Rp57,0 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Bendahara Negara menyebut capaian itu setara dengan 46,8% dari target APBN.
Ia juga mengatakan, PNBK Kementerian/Lembaga (K?L) tumbuh 8,1% (yoy) yang disokong oleh kenaikan pendapatan jasa transportasi, pendapatan layanan administrasi dan hukum, pendapatan jasa tenaga, dan informasi pertambangan.
Sedangkan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dilaporkan tumbuh 11,4% menjadi Rp24 triliun dari yang periode sama pada tahun lalu sebesar Rp21,6 triliun. Capaian itu, tercapat setara dengan 28,8% dari target dalam APBN.
“BLU masih positif, [pendorongnya]BLU pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini pendapatannya Rp24 triliun naik dari tahun lalu Rp21,6 triliun. Ini termasuk yang kelapa sawit, meskipun harga kelapa sawit terkoreksi tapi [pendapatan BLU pengelola pungutan sawit] masih cukup positif,” pungkasnya.
(azr/ain)
