Pertemuan itu berlangsung hanya beberapa hari setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah "segera" akan memberikan kewarganegaraan ganda untuk tenaga kerja terampil guna mengatasi kesenjangan talenta digital di dalam negeri. Jika itu terjadi, Indonesia akan menjadi negara terpadat di Asia yang mengizinkan kewarganegaraan ganda.
Indonesia menghadapi masalah brain drain (orang-orang pintar dan terampil yang meninggalkan negara asal untuk bekerja atau belajar di luar negeri) yang terus berlanjut. Data terbaru menunjukkan jumlah orang Indonesia yang melepaskan kewarganegaraan mereka meningkat lima kali lipat dalam empat tahun terakhir, menjadi sekitar 1.600 orang pada 2021 karena mereka mencari peluang yang lebih baik di luar negeri.
Hal itu menjadi tantangan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki tujuan menarik lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan seperti Apple Inc, Microsoft Corp, dan Tesla Inc yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terampil.
Jokowi telah mendorong kewarganegaraan ganda sejak 2015. Namun, dia mendapat tentangan dari anggota parlemen yang khawatir akan risiko terhadap keamanan nasional, serta kekhawatiran akan persaingan ketat untuk mendapatkan pekerjaan.
(bbn)
