Norman Harsono - Bloomberg News
Bloomberg, Rencana Indonesia untuk memungkinkan kewarganegaraan ganda mendapatkan perhatian dari kelompok-kelompok yang mewakili para migran. Mereka menyatakan terbuka untuk kembali ke Tanah Air.
Menurut undangan yang dilihat oleh Bloomberg dan dikonfirmasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah mengadakan pertemuan pada awal Mei dengan asosiasi yang mewakili orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan keluarga dengan kewarganegaraan campuran untuk mengumpulkan masukan mereka tentang rencana tersebut.
Dalam pertemuan itu, kelompok-kelompok tersebut mengatakan mereka tertarik untuk kembali jika mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda, karena itu akan memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, membuka usaha, dan memiliki properti.
Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengkonfirmasi pertemuan tersebut dan mengatakan pemerintah juga sedang mendiskusikan cara-cara alternatif untuk menarik orang Indonesia di luar negeri untuk kembali. Termasuk dengan memberikan jalur yang lebih mudah bagi anak-anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan campuran untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.
Pertemuan itu berlangsung hanya beberapa hari setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah "segera" akan memberikan kewarganegaraan ganda untuk tenaga kerja terampil guna mengatasi kesenjangan talenta digital di dalam negeri. Jika itu terjadi, Indonesia akan menjadi negara terpadat di Asia yang mengizinkan kewarganegaraan ganda.
Indonesia menghadapi masalah brain drain (orang-orang pintar dan terampil yang meninggalkan negara asal untuk bekerja atau belajar di luar negeri) yang terus berlanjut. Data terbaru menunjukkan jumlah orang Indonesia yang melepaskan kewarganegaraan mereka meningkat lima kali lipat dalam empat tahun terakhir, menjadi sekitar 1.600 orang pada 2021 karena mereka mencari peluang yang lebih baik di luar negeri.
Hal itu menjadi tantangan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki tujuan menarik lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan seperti Apple Inc, Microsoft Corp, dan Tesla Inc yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terampil.
Jokowi telah mendorong kewarganegaraan ganda sejak 2015. Namun, dia mendapat tentangan dari anggota parlemen yang khawatir akan risiko terhadap keamanan nasional, serta kekhawatiran akan persaingan ketat untuk mendapatkan pekerjaan.
(bbn)
