Kemendikbudristek, kata Nadiem, juga akan mengupayakan untuk meningkatkan jumlah Kartu Indonesia Pintar (KIP), kualitas penerimaan KIP, dan juga menyelesaikan berbagai macam proses pencairan, proses kriteria dan lainnya yang patut disempurnakan. 

Nadiem menegaskan kebijakan kenaikan UKT hanya untuk mahasiswa baru bukan mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. 

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengungkapkan dalam Permendikbud semua kenaikan UKT harus berdasarkan rekomendasi menteri namun selama ini rekomendasi tersebut tidak diberikan. 

Selama ini, kata Dede, Kemendikbudristek memberi keleluasan kepada perguruan tinggi negeri atau PTN BH untuk membuat skema sendiri tanpa kejelasana batas atas UKT. 

DPR mendesak Kemendikbudristek untuk meninjau kembali substansi Permendikbudristek terkait ketentuan batas atas UKT hingga berapa persen. 

(red)